SUARANTT.COM,-Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., menegaskan komitmen institusinya untuk mengusut tuntas laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda secara langsung di hadapan Aliansi Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan bersama sejumlah elemen masyarakat dalam audiensi yang berlangsung di Markas Polda NTT, Senin (16/11/2026).
Dalam audiensi tersebut, massa aksi menyampaikan solidaritas terhadap korban berinisial RBM sekaligus mendesak kepolisian agar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Mereka secara khusus meminta penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk memperhatikan ketentuan pemberatan pidana apabila unsur-unsur hukumnya terpenuhi, serta memastikan pemenuhan hak-hak korban, termasuk restitusi.
Bagi kalangan mahasiswa dan organisasi kepemudaan, perkara ini bukan semata-mata persoalan hukum antara korban dan pihak terlapor. Lebih dari itu, kasus tersebut menjadi ujian terhadap komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada perempuan serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Mereka menegaskan, jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, pejabat yang menduduki jabatan publik semestinya memberikan teladan dalam menghormati hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Kapolda NTT memastikan bahwa sejak laporan diterima pada 12 November 2026, proses penanganan perkara berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Sebagai bentuk keseriusan, Polda NTT telah membentuk tim khusus lintas direktorat yang melibatkan Direktorat PPA-PPO, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Kepolisian juga menambah personel penyidik guna mempercepat proses penanganan perkara.
Kapolda mengungkapkan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa lima orang saksi. Selain itu, hasil visum et repertum telah diterima dan penyidik juga telah melakukan konsultasi dengan ahli psikologi forensik.
Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi alat bukti dan memperkuat konstruksi perkara sebelum dilakukan gelar perkara guna menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan status penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemeriksaan Bupati Menunggu Prosedur Administratif
Mengenai pemeriksaan Bupati Kupang sebagai pihak terlapor, Kapolda menjelaskan bahwa penyidik telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk segera mengajukan permohonan izin pemeriksaan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai prosedur administratif yang berlaku bagi pejabat negara.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pemenuhan mekanisme hukum dan administrasi dalam proses pemeriksaan kepala daerah. Namun, masyarakat berharap prosedur administratif tersebut tidak menjadi alasan yang menghambat percepatan penanganan perkara.
Di tengah besarnya perhatian publik, kepolisian dituntut memastikan bahwa seluruh proses berjalan objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti, tanpa dipengaruhi kedudukan, jabatan, maupun kekuatan politik pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.
Kapolda NTT juga membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa dan masyarakat untuk terus mengawal proses hukum tersebut secara konstruktif dan bertanggung jawab.
Bagi publik, komitmen mengusut tuntas tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan. Komitmen itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata, mulai dari pemeriksaan saksi, penguatan alat bukti, pemeriksaan pihak terlapor sesuai prosedur, hingga kepastian hukum terhadap perkara yang sedang ditangani.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada keseriusan Polda NTT dalam menuntaskan perkara tersebut. Sebab, penegakan hukum yang adil bukan hanya menyangkut kepastian hukum bagi korban, tetapi juga menjadi ukuran keberanian institusi kepolisian dalam menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
Prinsipnya, tidak boleh ada seorang pun yang berada di atas hukum.
