Ketua PIAR NTT Sarah Lery Mboeik: Pencopotan Bupati Kupang Harga Mati Jika Terbukti Bersalah, APH dan LPSK Wajib Lindungi RWM!

SUARANTT.COM,-Desakan agar dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, diusut secara transparan, profesional, dan tanpa intervensi kekuasaan terus menguat.

Kali ini, sikap tegas datang dari Ketua Perkumpulan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, Sarah Lery Mboeik. Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi, terlebih apabila dugaan perbuatan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dan kekuasaan melalui iming-iming pekerjaan.

Sarah juga memberikan apresiasi terhadap keberanian korban berinisial RWM yang telah menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan.

Menurutnya, keberanian korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut harus dijawab dengan perlindungan nyata dari negara. Korban tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan, intimidasi, maupun potensi penyalahgunaan pengaruh kekuasaan seorang diri.

“Kekerasan seksual dalam bentuk apa pun adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi, apalagi jika diduga dilakukan oleh seorang pemimpin daerah dengan modus iming-iming pekerjaan. Salut atas keberanian korban untuk melapor. Mari kita kawal bersama kasus ini agar korban mendapatkan perlindungan penuh serta keadilan yang seadil-adilnya. Kami berdiri bersama korban,” tegas Sarah Saat dimintai tanggapan media ini Sabtu (14/11/2026)

Sarah menegaskan bahwa perkara ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan pribadi semata. Posisi pihak yang dilaporkan sebagai kepala daerah aktif menuntut perhatian serius terhadap potensi konflik kepentingan, independensi penanganan perkara, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Menurutnya, masyarakat Kabupaten Kupang dan NTT berhak mendapatkan kepastian bahwa proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi politik maupun tekanan kekuasaan.

Jabatan publik, kata dia, bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Setiap orang, tanpa memandang kedudukan dan kekuasaan, harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Karena itu, apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti melalui proses hukum, sanksi pidana yang tegas dan pencopotan dari jabatan kepala daerah harus menjadi konsekuensi yang diperjuangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jika terbukti bersalah, sanksi hukum terberat dan pencopotan jabatan adalah harga mati demi menjaga marwah institusi pemerintahan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pesan keras bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tidak boleh dikorbankan demi melindungi individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

PIAR NTT Desak APH dan LPSK Berikan Perlindungan Maksimal kepada RWM

Selain mendesak penegakan hukum, Sarah melalui PIAR NTT juga menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh terhadap korban RWM beserta keluarganya.

PIAR NTT menilai keberanian korban melaporkan dugaan tindak pidana tidak boleh justru membuat korban menghadapi ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, maupun kemungkinan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan.

Negara harus hadir melalui aparat penegak hukum (APH) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan keselamatan serta hak-hak korban terpenuhi.

Perlindungan tersebut tidak cukup hanya berupa jaminan keamanan fisik. Korban juga membutuhkan pendampingan hukum, pemulihan psikologis, perlindungan terhadap keluarga, serta jaminan kerahasiaan identitas.

PIAR NTT mendesak APH agar segera berkoordinasi dengan LPSK untuk melakukan penilaian risiko dan memastikan bentuk perlindungan yang dibutuhkan RWM beserta keluarganya.

Identitas korban harus dijaga secara ketat. Setiap bentuk intimidasi, ancaman, tekanan, atau tindakan yang berpotensi membuat korban takut melanjutkan proses hukum harus ditindak sesuai ketentuan hukum.

Jangan sampai korban yang berani mencari keadilan justru menjadi pihak yang paling rentan ketika berhadapan dengan kekuatan dan pengaruh kekuasaan.

Jangan Biarkan Kekuasaan Mengalahkan Keadilan!

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum di NTT. Publik membutuhkan bukti nyata bahwa hukum bekerja secara independen, bukan tunduk pada kedudukan, jabatan, maupun pengaruh seseorang.

APH dituntut menangani perkara ini secara profesional, mengungkap seluruh fakta dan alat bukti, serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara proporsional tanpa mengorbankan kerahasiaan dan keselamatan korban.

Di sisi lain, masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal proses hukum, memberikan dukungan kepada korban, serta tidak melakukan tindakan yang justru menyudutkan atau membuka identitas korban.

Sikap Ketua PIAR NTT, Sarah Lery Mboeik, menegaskan dua hal penting: korban harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara, sementara dugaan tindak pidana yang dilaporkan harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Tidak boleh ada kekebalan hukum karena jabatan. Tidak boleh ada intimidasi terhadap korban. Dan tidak boleh ada ruang bagi intervensi kekuasaan untuk mengalahkan keadilan.

Kepolisoan daerah Polda nusa teggara timur NTT melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT melalui serangkaian langkah penyelidikan guna mendalami dan mengungkap secara jelas peristiwa yang dilaporkan.

“Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu komplek rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan,” jelas Kombes Pol. Henry, Jumat (13/11/26).

Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.

Setelah kejadian tersebut, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput untuk meninggalkan lokasi.

Sementara itu, Dirres PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah tindakan awal, antara lain menerima laporan polisi, melengkapi administrasi penyelidikan, mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER), serta melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut.

“Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban,” jelas Kombes Pol. Nova.

Ia menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT guna memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan.

“Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung,” tambahnya.

Dalam proses selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mencari dan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi-saksi lainnya, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melaksanakan gelar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Polda NTT menegaskan komitmennya untuk menangani setiap laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menegaskan bahwa dalam seluruh proses penanganan perkara, kepolisian tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap tahapan penyelidikan, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan klarifikasi terhadap pihak terlapor, dilakukan secara cermat dan objektif guna mengungkap fakta hukum berdasarkan bukti yang diperoleh.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *