SUARANTT.COM,-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) mengusut secara menyeluruh dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.
PMKRI menegaskan, perkara ini tidak boleh dipersempit hanya pada dugaan tindak pidana perkosaan. Penyidik juga harus mendalami kemungkinan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terutama berkaitan dengan dugaan perekrutan korban melalui iming-iming pekerjaan, proses membawa korban ke lokasi kejadian, hingga dugaan pemberian dan pengambilan uang setelah peristiwa tersebut.
Bagi PMKRI, ada dua konstruksi hukum yang harus diuji secara serius, yakni Pasal 2 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Pasal 473 KUHP tentang tindak pidana perkosaan.
Ketua PMKRI Cabang Kupang, Yuni, menegaskan bahwa Polda NTT tidak boleh membangun penanganan perkara dengan perspektif seolah-olah tindak pidana tersebut hanya dapat diproses apabila ada pengaduan korban.
Menurut PMKRI, dugaan TPPO dan perkosaan pada prinsipnya merupakan tindak pidana biasa atau delik biasa, bukan delik aduan, sepanjang perkara perkosaan yang dimaksud bukan perkosaan dalam ikatan perkawinan sebagaimana pengecualian yang diatur dalam Pasal 473 ayat (6) KUHP.
“Ini harus dipahami secara benar. Dugaan TPPO dan perkosaan bukan perkara yang penanganannya semata-mata bergantung pada pengaduan korban. Karena itu, Polda NTT jangan membuka celah hukum yang justru dapat membuat pihak-pihak yang diduga terlibat lolos dari pertanggungjawaban pidana. Selama ditemukan dugaan tindak pidana dan alat bukti yang cukup, penyidikan harus berjalan sesuai ketentuan hukum,” demikian sikap PMKRI.
Bukan Delik Aduan, Polda Harus Tetap Mengusut
PMKRI menilai, status delik biasa menjadi salah satu aspek penting yang harus dipahami masyarakat sekaligus menjadi pegangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini.
Dalam tindak pidana biasa, proses penegakan hukum tidak bergantung semata-mata pada pengaduan korban. Aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan informasi mengenai dugaan tindak pidana serta alat bukti yang diperoleh sesuai ketentuan hukum.
Dalam konteks dugaan TPPO, Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 mengatur perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui cara-cara tertentu, termasuk penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi.
Sementara Pasal 12 UU TPPO mengatur pertanggungjawaban pidana bagi orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO melalui persetubuhan atau perbuatan cabul, mempekerjakan korban untuk meneruskan eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.
Ketentuan tersebut harus menjadi perhatian penyidik apabila ditemukan fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.
Adapun Pasal 473 KUHP mengatur tindak pidana perkosaan. Ketentuan ini pada prinsipnya bukan delik aduan, dengan pengecualian apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan dalam ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam ayat (6).
Karena itu, PMKRI meminta Polda NTT tidak menjadikan persoalan pengaduan sebagai alasan untuk mengabaikan dugaan tindak pidana yang telah diketahui atau dilaporkan.
Dugaan Iming-Iming Pekerjaan dan Aliran Uang Harus Dibongkar
Berdasarkan kronologi yang diberitakan sejumlah media pada Jumat (13/11/2026), korban perempuan berinisial RWM (21) diduga diajak oleh seorang perempuan berinisial EK ke rumah jabatan Bupati Kupang dengan iming-iming pekerjaan.
Dalam pemberitaan detikBali yang mengutip laporan polisi, korban disebut dibawa ke rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 20.00 WITA.
Setibanya di lokasi, EK disebut diminta keluar dari ruangan sehingga korban berada berdua dengan terlapor. Selanjutnya, berdasarkan keterangan korban sebagaimana diberitakan, terjadi dugaan tindakan pencabulan dan perkosaan.
Kronologi yang diberitakan Liputan6 juga menyebutkan bahwa setelah peristiwa tersebut, terlapor diduga memasukkan uang sebesar Rp3 juta ke dalam tas korban. Namun, uang tersebut kemudian disebut diambil oleh EK yang menunggu di luar ruangan.
Korban juga diberitakan mengaku mendapat ancaman dari EK agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.
Rangkaian informasi ini tidak boleh dianggap sebagai fakta yang sudah terbukti. Namun, seluruhnya merupakan petunjuk awal yang wajib diverifikasi penyidik untuk mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana lain.
PMKRI meminta penyidik mendalami sejumlah pertanyaan mendasar: Apa tujuan awal korban diajak ke rumah jabatan? Apakah benar terdapat janji pekerjaan? Siapa yang mengatur pertemuan tersebut? Mengapa korban harus berada berdua dengan terlapor? Apa asal-usul uang Rp3 juta? Mengapa uang tersebut kemudian diambil oleh EK? Apakah ada kesepakatan atau keuntungan yang diperoleh pihak yang membawa korban?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan saksi, bukti komunikasi, bukti elektronik, keterangan korban, dan penelusuran aliran uang.
PMKRI menegaskan bahwa dugaan pemberian dan pengambilan uang Rp3 juta tidak boleh diabaikan. Meskipun keberadaan uang tersebut belum otomatis membuktikan TPPO, fakta itu penting untuk ditelusuri guna mengetahui kemungkinan adanya transaksi, keuntungan, atau keterlibatan pihak lain.
Jangan Hanya Berhenti pada Peristiwa di Dalam Kamar
PMKRI menilai penyidikan akan kehilangan substansinya apabila hanya berfokus pada dugaan peristiwa di dalam kamar, tetapi mengabaikan rangkaian kejadian sebelum dan sesudah korban berada di lokasi.
Dugaan perekrutan melalui iming-iming pekerjaan, proses membawa korban, dugaan pemanfaatan korban, hingga aliran uang merupakan rangkaian yang harus diperiksa secara utuh.
Apabila ditemukan bukti bahwa perekrutan atau pemindahan korban dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam UU TPPO untuk tujuan eksploitasi, penyidik harus mendalami penerapan Pasal 2.
Demikian pula, apabila ditemukan bukti bahwa seseorang menggunakan atau mengambil keuntungan dari korban TPPO, ketentuan Pasal 12 harus diuji penerapannya.
Dengan demikian, PMKRI meminta penyidik tidak mengabaikan salah satu konstruksi hukum tersebut hanya karena perhatian publik lebih banyak tertuju pada dugaan perkosaan.
“Jangan sampai penyidikan hanya melihat apa yang terjadi di dalam kamar, tetapi mengabaikan bagaimana korban bisa sampai di kamar tersebut. Siapa yang membawa, apa janji yang diberikan, apakah ada transaksi, dan siapa yang memperoleh keuntungan. Semua harus dibongkar. Jangan sampai ada pihak yang hanya menjadi penghubung, tetapi kemudian luput dari proses hukum,” tegas PMKRI.
Polda NTT Diminta Transparan dan Tidak Tebang Pilih
Selain mendesak pengusutan dugaan TPPO dan perkosaan, PMKRI juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dari Polda NTT.
Menurut PMKRI, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara secara proporsional. Kepolisian harus menjelaskan langkah-langkah hukum yang telah dilakukan, termasuk pendalaman terhadap dugaan iming-iming pekerjaan, peran pihak yang membawa korban, serta dugaan aliran uang.
Namun, keterbukaan informasi tersebut tetap harus memperhatikan perlindungan korban, termasuk merahasiakan identitas dan informasi pribadi yang dapat membahayakan keselamatannya.
PMKRI juga meminta penyidik memeriksa seluruh pihak berdasarkan peran dan alat bukti masing-masing, tanpa membedakan kedudukan sosial, jabatan, maupun hubungan kekuasaan.
Penyidik didesak mengamankan bukti komunikasi, memeriksa saksi-saksi, menelusuri dugaan aliran uang, melakukan pemeriksaan medis dan forensik sesuai kebutuhan, serta mendalami seluruh rangkaian kejadian sebelum dan sesudah korban berada di rumah jabatan.
“Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena perkara ini menyeret nama seorang pejabat publik. Hukum tidak boleh tunduk pada jabatan dan kekuasaan. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik kekuasaan, sementara korban justru harus menanggung sendiri dampak dari peristiwa yang dialaminya,” tegas PMKRI.
PMKRI juga mengingatkan bahwa proses penyidikan yang tidak menyeluruh berpotensi meninggalkan celah pembuktian. Karena itu, Polda NTT harus memastikan seluruh dugaan tindak pidana diperiksa secara profesional dan tidak berhenti pada satu pihak apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain.
Jangan Biarkan Korban Berjuang Sendirian
PMKRI menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata perkara yang menyeret seorang kepala daerah, melainkan persoalan kemanusiaan, perlindungan perempuan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Korban harus mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum dan psikologis, serta jaminan agar tidak mengalami intimidasi atau tekanan dari pihak mana pun.
“Ini bukan semata-mata persoalan yang menyeret seorang kepala daerah. Ini persoalan kemanusiaan dan perlindungan terhadap perempuan. Jangan sampai korban berjuang sendirian, sementara pihak-pihak yang diduga terlibat justru mendapatkan ruang untuk menghindari proses hukum,” tegas PMKRI.
PMKRI Cabang Kupang mendesak Kapolda NTT memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan menyeluruh.
Bagi PMKRI, tidak boleh ada celah hukum yang sengaja atau karena kelalaian penyidikan membuat pihak yang diduga terlibat terhindar dari pertanggungjawaban pidana.
Dugaan TPPO dan perkosaan harus diusut berdasarkan unsur masing-masing. Jangan hanya mengejar satu peristiwa, tetapi membiarkan rangkaian dugaan tindak pidana lainnya tidak tersentuh. Hukum harus bekerja untuk semua orang, tanpa pengecualian.