SUARANTT.COM,-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Universitas Karya Dharma Kupang (UNDARMA) yang diduga membebani mahasiswa penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dengan pungutan Biaya Operasional Pendidikan Kuliah (BOPK).
Melalui Presidium Gerakan Masyarakat (Germas), Servasius T. Seran, PMKRI Cabang Kupang menilai kebijakan tersebut perlu dipertanyakan karena mahasiswa penerima KIP-K berasal dari keluarga kurang mampu dan seharusnya memperoleh jaminan akses pendidikan tanpa beban biaya tambahan yang tidak jelas dasar maupun peruntukannya.
Dalam pernyataan sikapnya, Servasius mengungkapkan bahwa mahasiswa penerima KIP-K angkatan 2024 disebut dibebankan BOPK sebesar Rp3.400.000 per semester, sedangkan mahasiswa angkatan 2025 dibebankan Rp3.500.000 per semester.
PMKRI menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan mahasiswa dan meminta pihak universitas menjelaskan secara terbuka dasar penetapan serta mekanisme pembebanan biaya tersebut.
Servasius T. Seran menegaskan, program KIP-K merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan tinggi.
Karena itu, menurutnya, kebijakan pembebanan biaya tambahan kepada mahasiswa penerima KIP-K harus dijelaskan secara transparan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan program bantuan pendidikan tersebut.
“Negara memberikan beasiswa KIP-K untuk menolong anak-anak dari keluarga miskin agar bisa mengenyam pendidikan tinggi, bukan untuk dijadikan ladang bisnis oleh segelintir pihak. Jika mahasiswa masih dibebankan biaya jutaan rupiah di luar ketentuan yang berlaku, maka ini harus dipertanyakan secara serius. Kampus jangan justru menjadi tempat yang menambah beban mahasiswa,” tegas Servasius.
Ia menyebut, persoalan ini bukan semata-mata tentang besaran uang yang ditagihkan, tetapi menyangkut tanggung jawab moral lembaga pendidikan dalam menjamin hak mahasiswa untuk memperoleh pendidikan.
PMKRI Pertanyakan Transparansi Dana Pendidikan KIP-K
Selain menyoroti pungutan BOPK, PMKRI Cabang Kupang juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana pendidikan yang diterima perguruan tinggi melalui program KIP-K.
Dalam pernyataan sikapnya, Germas PMKRI merujuk pada skema pembiayaan KIP-K sebesar Rp7.200.000 per mahasiswa per semester, dengan komponen biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000 yang disalurkan kepada perguruan tinggi dan biaya hidup sebesar Rp4.800.000 yang diberikan kepada mahasiswa.
Atas skema tersebut, PMKRI mempertanyakan dasar pembebanan BOPK tambahan apabila perguruan tinggi telah menerima komponen bantuan biaya pendidikan dari pemerintah.
“Pertanyaan kami sederhana: dana pendidikan yang diterima kampus itu digunakan untuk apa? Jika sudah ada komponen biaya pendidikan dari negara, mengapa mahasiswa penerima KIP-K masih harus dibebankan biaya tambahan hingga jutaan rupiah? Pihak universitas harus membuka penjelasan secara transparan,” ungkap Servasius.
PMKRI menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri oleh pihak berwenang untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam pengelolaan bantuan pendidikan maupun pembebanan biaya kepada mahasiswa.
PMKRI Desak LLDIKTI dan Kementerian Lakukan Pemeriksaan
Merespons keluhan mahasiswa dan sikap Aliansi Mahasiswa Universitas Karya Dharma Kupang, PMKRI Cabang Kupang menyampaikan tiga tuntutan kepada pihak universitas dan pemerintah.
Pertama, mendesak rektorat dan yayasan UNDARMA untuk mengevaluasi serta menghentikan pembebanan BOPK terhadap mahasiswa penerima KIP-K angkatan 2024 dan 2025 apabila pungutan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan program KIP-K.
Kedua, meminta pihak rektorat membuka secara transparan penggunaan dana pendidikan KIP-K sebesar Rp2.400.000 per mahasiswa per semester, termasuk dasar perhitungan dan pertanggungjawaban penggunaannya.
Ketiga, mendesak LLDIKTI Wilayah XV Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan pembebanan BOPK serta pengelolaan dana KIP-K di UNDARMA.
Bagi PMKRI, persoalan ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai polemik pembayaran biaya kuliah. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang menggantungkan harapan pada program bantuan pemerintah.
PMKRI Cabang Kupang menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut bersama Aliansi Mahasiswa Universitas Karya Dharma Kupang.
Apabila tuntutan dan keluhan mahasiswa tidak mendapatkan respons yang jelas, Germas PMKRI menyatakan siap menggalang kekuatan mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi serta membawa persoalan tersebut kepada pihak berwenang sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara, bukan komoditas untuk mencari keuntungan dengan membebani mahasiswa yang justru membutuhkan bantuan. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak kampus,” tegas Servasius.
PMKRI Cabang Kupang berharap pihak UNDARMA segera memberikan penjelasan terbuka agar polemik tersebut tidak semakin merugikan mahasiswa penerima KIP-K.
Tuntas Penindasan, Hancurkan Pungli di Bumi Flobamora!
Gente Unden Caritas Christe Urget Nos!
Sampai berita ini diterbitkan tim media belum berhasil mengkonfirmasi pihak kampus Undarma Kupang.