SUARANTT.COM,-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Soe mendesak Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi anak-anak di wilayah pedesaan, terpencil, kepulauan dan daerah yang hingga kini belum menikmati program tersebut.
Ketua PMKRI Cabang Soe, Yulius Tamonob, menegaskan pemerintah tidak boleh hanya berbicara mengenai besarnya anggaran MBG tanpa memastikan seluruh kelompok sasaran benar-benar merasakan manfaat program tersebut.
Menurut Yulius, anak-anak di pedesaan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan negara.
“Kalau negara sudah mengalokasikan anggaran hingga ratusan triliun rupiah untuk MBG, jangan sampai ada anak-anak di desa yang hanya menjadi penonton. Mereka juga warga negara dan bagian dari generasi yang harus dilindungi negara,” tegas Yulius.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp335 triliun untuk program MBG dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang, yang mencakup peserta didik, ibu hamil dan balita.
Namun, persoalan pemerataan cakupan program masih menjadi perhatian.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) per 3 Maret 2026 mencatat penerima manfaat MBG mencapai 61.239.037 orang. Jika dibandingkan dengan target 82,9 juta penerima, angka tersebut sekitar 73,9 persen. Artinya, masih terdapat jutaan kelompok sasaran yang belum tercakup pada saat data tersebut dirilis.
Bagi PMKRI Cabang Soe, persoalan tersebut tidak semata-mata soal angka statistik.
Di balik jumlah penerima yang belum tercakup, terdapat anak-anak yang tetap bersekolah dalam kondisi keterbatasan ekonomi, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah dengan akses layanan publik yang lebih terbatas.
“Pertanyaannya sederhana. Kalau uang negara sudah disiapkan begitu besar, tetapi masih ada anak yang menjadi sasaran program namun belum mendapatkan manfaatnya, bagaimana negara memastikan mereka tidak tertinggal?” kata Yulius.
PMKRI Desak Ada Mekanisme Koreksi
PMKRI Cabang Soe mendorong pemerintah tidak berhenti pada target perluasan cakupan MBG. Pemerintah, kata Yulius, perlu menyiapkan mekanisme yang jelas, terukur dan transparan bagi kelompok sasaran yang secara faktual belum memperoleh manfaat program karena keterbatasan fasilitas, distribusi maupun infrastruktur pendukung.
Menurutnya, mekanisme tersebut harus dirancang untuk memastikan tujuan anggaran dan manfaat program tetap sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran.
“Kalau anak di kota mendapatkan makanan bergizi melalui MBG, sementara anak di pelosok belum mendapatkannya karena belum tersedia dapur, distribusi atau fasilitas pendukung, negara harus memiliki mekanisme untuk mengoreksi ketimpangan tersebut,” tegasnya.
Yulius menilai besarnya anggaran MBG harus berjalan beriringan dengan pemerataan pelayanan.
“Jangan sampai anggaran besar hanya terlihat besar di atas kertas, sementara masih ada anak-anak di pedesaan yang belum merasakan manfaatnya,” sambung Yulius.
Rp335 Triliun, Jangan Ada Anak Desa Jadi Penonton
Menurut PMKRI Cabang Soe, besarnya anggaran MBG membuat persoalan pemerataan menjadi semakin penting untuk diperhatikan.
Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah. Karena itu, pelaksanaannya harus menjangkau kelompok sasaran secara adil, termasuk anak-anak yang berada di wilayah dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang tidak sama dengan daerah perkotaan.
“Jangan sampai ada anak yang tumbuh di pusat kota mendapatkan fasilitas negara, sementara anak-anak di pedalaman, pulau-pulau kecil dan desa terpencil hanya mendengar cerita tentang MBG,” ujar Yulius.
Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut.
Yulius menegaskan pemerintah harus memiliki data yang terbuka mengenai wilayah mana saja yang sudah menerima MBG dan wilayah mana yang belum tersentuh program tersebut.
“Kami minta Presiden Prabowo jangan tutup mata. Kalau masih ada anak-anak yang menjadi sasaran MBG tetapi belum mendapatkan manfaatnya, pemerintah harus menjelaskan bagaimana negara memenuhi hak mereka dan bagaimana mekanisme koreksinya,” tegasnya.
PMKRI Cabang Soe juga meminta pemerintah memastikan pembangunan dan distribusi fasilitas pendukung MBG tidak hanya berorientasi pada wilayah yang mudah dijangkau.
“Anak-anak di desa bukan warga negara kelas dua. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan dari negara,” kata Yulius.
Ia menambahkan, keberhasilan MBG tidak semata-mata dapat diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima yang telah tercatat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjangkau kelompok sasaran di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
“Jangan sampai di tengah anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah, masih ada anak-anak desa yang hanya menjadi penonton. Negara harus hadir dan memastikan tidak ada kelompok sasaran yang tertinggal,” pungkas Yulius Tamonob.