SUARANTT.COM,- Ikatan Mahasiswa Timor Tengah Selatan (IKMAS-TTS) memandang bahwa polemik yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Di tengah berbagai dinamika yang terjadi pada Badan Gizi Nasional (BGN), IKMAS-TTS menegaskan bahwa fokus utama pemerintah tidak boleh hanya terbatas pada penegakan hukum terhadap individu yang diduga terlibat penyimpangan, tetapi juga harus menyentuh evaluasi sistemik terhadap desain, distribusi, dan pengelolaan anggaran program MBG secara nasional. Pemerintah sendiri saat ini telah mengakui perlunya efisiensi anggaran, penajaman kelompok prioritas penerima manfaat, serta evaluasi kebutuhan riil program di lapangan.
Ketua Umum IKMAS-TTS menilai bahwa keberhasilan suatu program nasional tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang diserap atau banyaknya penerima manfaat yang dicatat secara administratif, melainkan sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan gizi masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
“Negara tidak boleh terjebak pada orientasi kuantitas semata. Program MBG harus dievaluasi berdasarkan dampak nyata terhadap kualitas gizi masyarakat. Jika ditemukan pemborosan, tumpang tindih penerima manfaat, atau biaya operasional yang tidak proporsional, maka pemerintah wajib melakukan koreksi. Setiap rupiah APBN harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegas Ketua Umum IKMAS-TTS.
IKMAS-TTS menilai langkah pemerintah untuk melakukan penataan ulang penerima manfaat, optimalisasi fasilitas yang telah tersedia, serta penguatan tata kelola merupakan langkah yang tepat, namun harus disertai transparansi dan pengawasan publik yang kuat agar tidak sekadar menjadi slogan birokrasi.
Lebih lanjut, IKMAS-TTS mendorong agar pemerintah memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, seperti anak-anak dari keluarga miskin, wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta daerah-daerah tertinggal yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi yang layak. Dengan demikian, pengeluaran negara dapat lebih efisien sekaligus menghasilkan dampak sosial yang lebih besar.
IKMAS-TTS menegaskan bahwa evaluasi terhadap MBG tidak boleh dipahami sebagai upaya melemahkan program, melainkan sebagai langkah korektif untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan secara akuntabel, efisien, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Program yang baik bukan program yang menghabiskan anggaran besar, tetapi program yang mampu menghasilkan manfaat besar dengan anggaran yang dikelola secara bertanggung jawab,” tutup Ketua Umum IKMAS-TTS.