SUARANTT.COM,-Masyarakat Desa Oebelo kecamatan kupang tengah kabupaten kupang mempetanyakan sistim pengelolaan BUMDes yang diduga tidak transparan sejak tahun 2021 hingga 2025.
Dalam beberapa bulan terakhir ini, warga desa oebelo yang tergabung dalam grup WhatsApp yang bernama Oebelo Menuju perubahan, membincang soal tidak adanya transparansi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMdes) sejak kepemimpinan kepala desa Paulus Daud dan dilanjutkan Marthen Halla.
Warga mempertanyakan, perkembangan usaha yang diintervensi melalui dana desa. Untuk usaha tenda, kursi dan koperasi simpan pinjam.
Nikson Mooy warga RT 09/RW 005/Dusun 3 Desa Oebelo, Menilai bahwa selama ini BUMDes tidak ada manfaat untuk pemberdayaan masyarakat, dia juga mengatakan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan angaran.
”Yang beta liat bumdes selama ini sonde jelas dia punya anggaran kegunaan untuk masyarakat, Katong ju snd pernah tau dia punya uang berapa, pake bikin apa..?
Dikatakan Nikson, bahwa informasi yang beredar ada intervensi dana desa untuk BUMDes, kemudian digunakan untuk jasa sewa tenda dan Kursi, selain itu ada pula alokasi anggaran dari BUMDes untuk koperasi simpan pinjam namun sampai saat ini belum ada kejelasan.
Dirinya meminta agar pemerintah bisa transparan, sebab dana yang dikelola BUMDes adalah dana publik atau uang rakyat.
Lebih lanjut Nikson meminta agar hasil audit inspektorat dari tahun 2021 hingga 2025 di sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebab diduga ada upaya pemerintah untuk menyembunyikan fakta dari masyarat.
”Kalau memang ada audit terhadap dana BUMDes na harus percepat, inspektorat harus sampaikan dan ada tindakan dari pemerintah agar tidak menghambat kinerja pengurus BUMDes yang baru, “ujarnya.
Saat dikonfirmasi Direksi BUMDes yang baru, Anisa Pakh menanggapi polemik BUMDes desa Oebelo bahwa dirinya baru ditunjuk sebagai penegelola BUMDes di bulan Desember 2025. Sehingga tidak mengetahui secara jelas persoalan BUMDes di kepengurusan yang lama.
Ia mengatakan, saat penyerahan dokumen pengurus yang lama dalam laporan memang ada program simpan pinjam yang macet dengan anggaran berkisar 92 juta. Sementara kursi ada sekitaran 3 ratusan namun yang rusak sekitar 2 ratus lebih, yang masih baik dan bisa digunakan hanya 100 lebih. Sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk sewa jasa namun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah Desa. Saat ada pembagian bantuan sosial di kantor desa.
”Sementara untuk tenda, sudah tidak layak digunakan sebab terpalnya sudah rusak walaupun besinya masih baik,”ujar Anisa
Anisa Pakh melanjutkan, bahwa inventaris BUMDes, selama 5 tahun pengelolaan selain kursi, tenda ada pula uang dalam rekening sekitar 28 juta,
Angaran tersebut sudah dilakukan penarikan oleh pengurus BUMDes yang baru, untuk membangun kios BUMDes.
“Dari 28 juta sekian kemarin tanggal 14 Januari beta penarikan di bank sebesar 15 juta untuk buat kios BUMDes yang nanti kita mau jalankan kita punya usaha,”ungkapnya.
Anisa juga mengatakan untuk sisa saldo 12 juta masih dalam buku rekening dan belum diganggu gugat. Ia juga mengatakan belum ada lagi intervensi dana desa tahun anggaran yang baru sehingga dirinya hanya melanjutkan intervensi dana pada tahun-tahun sebelumnya.
Direksi BUMDes desa Oebelo ini juga mengatakan tidak tahu berapa jumlah nominal intervensi dana desa kepada badan usaha milik desa selam 5 tahun ini.
Anisa Pakh membeberkan, sementara ini pihak inspektorat masih melakukan audit atau mendalami dokumen dari BUMDes desa Oebelo.
“Sementara ini kan ada surat diperiksa di inspektorat, untuk simpan pinjam itu BUMDes lama nanti selesaikan, artinya beta mau kelola yang baru ini beta sonde mau batasibuk. Jadi artinya basong (pengurus BUMDes lama) yang kasih jalan basong yang kasih utang, basong selesaikan dulu baru beta lanjutkan, jadi beta lanjutkan apa yang ada di buku rekening yang basong kasih di beta,”bebernya.
Sampai berita ini diterbitkan kepala desa Oebelo Marthen Halla belum merespon konfirmasi tim media.
