Ketika Proyek Bertambah, Tetapi Kesejahteraan Rakyat Belum Menjadi Ukuran Utama Pembangunan
Oleh: Melianus Alopada
“Upah Kaisar tertuju pada fee dari setiap proyek yang dikerjakan. Semakin banyak proyek, semakin besar pula potensi upah yang diperebutkan. Namun, pembangunan yang tidak didasarkan pada skala prioritas hanya akan menghasilkan banyak bangunan, tanpa jaminan bahwa kesejahteraan rakyat ikut bertumbuh.”
Pembangunan daerah semestinya menjadi instrumen untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, mempersempit kesenjangan, membuka akses ekonomi, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang: apakah banyaknya proyek pembangunan yang dikerjakan hari ini benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat?
Pertanyaan ini penting ketika publik menyaksikan berbagai proyek berskala besar di Kabupaten Kupang. Mulai dari pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Noelbaki, pembangunan patung di Pulau Semau, pembangunan gedung kembar di Civic Center Oelamasi, hingga berbagai proyek infrastruktur dan pembangunan fisik lainnya.
Tentu, pembangunan fasilitas publik bukan sesuatu yang keliru. Daerah membutuhkan infrastruktur, simbol identitas, pusat pelayanan, dan fasilitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. Namun, persoalannya bukan sekadar apakah sebuah proyek dibangun atau tidak. Persoalan yang jauh lebih penting adalah apakah proyek tersebut benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, memiliki manfaat ekonomi yang terukur, dan ditempatkan dalam urutan prioritas yang tepat.
Sebab, pembangunan bukan perlombaan untuk memperbanyak proyek. Pembangunan adalah tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan rakyat.
Proyek Besar, Tetapi Bagaimana dengan Kebutuhan Dasar Rakyat?
Di tengah ambisi pembangunan fisik, masih ada persoalan mendasar yang tidak boleh dikesampingkan. Masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Kupang masih menghadapi kesulitan memperoleh air bersih, akses jalan yang belum memadai, keterbatasan infrastruktur penghubung antardesa, serta kondisi rumah tidak layak huni.
Bagi masyarakat yang setiap hari harus mencari air untuk kebutuhan rumah tangga, pembangunan gedung megah tidak serta-merta menjawab persoalan hidup mereka.
Bagi petani yang kesulitan mengangkut hasil pertanian karena jalan rusak, pembangunan patung belum tentu memberikan perubahan terhadap pendapatan keluarga mereka.
Bagi nelayan yang membutuhkan fasilitas pendukung, pembangunan TPI harus benar-benar diikuti dengan sistem pengelolaan, akses pasar, fasilitas penyimpanan, dan keberpihakan terhadap ekonomi nelayan. Jangan sampai fasilitas dibangun, tetapi manfaat ekonominya tidak dirasakan secara optimal.
Demikian pula pembangunan gedung pemerintahan. Gedung boleh megah, tetapi kualitas pelayanan publik harus jauh lebih megah daripada bangunannya.
Di sinilah pemerintah perlu membedakan antara pembangunan yang terlihat oleh mata dan pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Upah Kaisar dan Bahaya Politik Proyek
Istilah Upah Kaisar dalam tulisan ini merupakan metafora untuk menggambarkan cara pandang yang menjadikan proyek sebagai pusat kepentingan, bukan kesejahteraan masyarakat.
Dalam politik anggaran, proyek memang memiliki nilai ekonomi. Ada kontraktor, penyedia barang dan jasa, tenaga kerja, serta berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pelaksanaannya. Namun, ketika orientasi pembangunan lebih banyak bertumpu pada perputaran proyek daripada dampak sosial dan ekonomi, publik berhak mempertanyakan arah kebijakan tersebut.
Apakah proyek dipilih karena benar-benar menjadi kebutuhan prioritas masyarakat? Ataukah karena proyek tersebut lebih mudah dipamerkan sebagai keberhasilan pemerintahan?
Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa setiap proyek mengandung penyimpangan atau bahwa pejabat tertentu menerima keuntungan pribadi. Tidak boleh ada kesimpulan seperti itu tanpa bukti. Namun, transparansi anggaran, proses pengadaan, kualitas pekerjaan, dan manfaat proyek merupakan hal yang wajib diawasi publik.
Sebab, uang pembangunan bukan uang pribadi penguasa. Itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Jangan sampai proyek menjadi tujuan, sementara kesejahteraan hanya menjadi kalimat indah dalam dokumen perencanaan dan pidato pemerintahan.
Jangan Bangun Monumen Ketika Rakyat Masih Berjuang untuk Bertahan Hidup
Ada ironi yang perlu direnungkan bersama. Ketika pemerintah memiliki kemampuan fiskal untuk membangun fasilitas besar, pada saat yang sama masih ada keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan air bersih, anak-anak yang harus melewati jalan rusak untuk bersekolah, petani yang kesulitan membawa hasil panen, serta keluarga yang belum memiliki rumah layak huni.
Apakah pembangunan daerah harus selalu dimulai dari sesuatu yang monumental?
Bukankah menyediakan air bersih, memperbaiki jalan desa, membangun rumah layak huni, memperkuat fasilitas kesehatan, dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat juga merupakan monumen keberhasilan pemerintah?
Monumen fisik mungkin dapat dikenang dalam waktu panjang. Tetapi keberhasilan pemerintah seharusnya lebih lama dikenang melalui perubahan kehidupan rakyatnya.
Pemerintahan tidak boleh terjebak pada pembangunan yang lebih mengutamakan apa yang terlihat daripada apa yang dibutuhkan.
Skala Prioritas Harus Menjadi Kompas Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Kupang perlu memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat.
Prioritas pembangunan semestinya berpijak pada persoalan paling mendesak: ketersediaan air bersih, kualitas jalan dan jembatan, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi petani dan nelayan, serta penciptaan lapangan kerja.
Bukan berarti pembangunan gedung, monumen, atau fasilitas representatif harus dihentikan. Namun, setiap proyek perlu diuji berdasarkan urgensi, kemampuan fiskal, pemerataan manfaat, keberlanjutan pemeliharaan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga perlu membuka ruang evaluasi publik: berapa anggaran yang dihabiskan, apa manfaat yang dihasilkan, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana proyek tersebut berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan?
Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah proyek yang selesai, panjangnya daftar paket pekerjaan, atau megahnya bangunan yang diresmikan.
Rakyat Bukan Penonton Pembangunan
Pada akhirnya, Kabupaten Kupang tidak kekurangan seremoni pembangunan. Yang harus dipastikan adalah jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton dari berbagai proyek yang berdiri di atas tanah mereka, sementara persoalan hidup mereka tetap berjalan tanpa penyelesaian.
Pemerintah harus ingat bahwa rakyat tidak memilih pemimpin hanya untuk membangun gedung, patung, atau fasilitas monumental. Rakyat memberikan mandat agar pemerintah menghadirkan kehidupan yang lebih baik, membuka akses kesejahteraan, dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal.
Jangan sampai Kabupaten Kupang terlihat semakin megah dari kejauhan, tetapi dari dekat masih menyimpan wajah kemiskinan yang belum terselesaikan.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa banyak proyek yang dibangun selama masa jabatannya, melainkan seberapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.
Jangan sampai pembangunan hanya menjadi panggung bagi kekuasaan, sementara rakyat tetap membayar mahal harga kemiskinan.
Bangunlah daerah untuk rakyat, bukan sekadar membangun proyek atas nama rakyat.