SUARANTT.COM,-Ormas Ikatan Paguyuban Flotirosa (IPF) NTT menyatakan hadir memberikan pendampingan kepada Saudari Sherly Puspawati Tade dalam memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Satreskrim Polres Kupang Kota terkait dugaan tindak pidana penganiayaan di Kantor Koperasi Swastisari.
Ketua Umum IPF NTT, Joy Sadipun, menegaskan bahwa kehadiran IPF merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam memberikan pendampingan, perlindungan, serta memastikan hak-hak hukum setiap warga negara dihormati.
Joy Sadipun menyampaikan bahwa dalam proses hukum harus dijunjung tinggi asas pembuktian, yakni Actori Incumbit Probatio atau Actori Onus Probandi, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum wajib membuktikan dalilnya.
“Siapa yang melaporkan adanya dugaan penganiayaan, maka laporan tersebut harus didukung dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh seseorang langsung dianggap bersalah hanya karena adanya laporan. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah,” tegas Joy Sadipun.
IPF meminta agar penyidik Polres Kupang Kota menangani perkara ini secara profesional, transparan, objektif, dan tidak mengabaikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi.
IPF juga mendorong agar seluruh bukti diperiksa secara menyeluruh, termasuk keterangan saksi, rekaman CCTV, serta bukti medis yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Joy Sadipun menegaskan bahwa IPF tidak akan tinggal diam apabila dalam proses hukum nantinya ditemukan bahwa laporan tersebut tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah merugikan kehormatan serta nama baik Sherly Tade.
“Apabila terbukti laporan tersebut tidak berdasar dan menimbulkan kerugian terhadap nama baik Saudari Sherly Tade, IPF akan mengawal dan menuntut pemulihan nama baik melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kami tidak ingin hukum dijadikan alat untuk merugikan atau mencemarkan kehormatan seseorang,” lanjutnya.
IPF menegaskan bahwa organisasi tidak bermaksud mengintervensi proses penyidikan maupun melindungi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Namun, IPF akan berdiri untuk memastikan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan hak-hak setiap warga negara tetap dihormati.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta keadilan. Hukum harus berdiri di atas fakta dan bukti, bukan asumsi maupun tekanan.”tegas Joy