Opini Naris Tursa, Pemuda Nagekeo
SUARANTT.COM,-Kedatangan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Bumi Magnitudo 7,7 di Nagekeo seharusnya menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Daerah untuk menyuarakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
Di tengah reruntuhan rumah warga yang disebut mencapai hampir 10.000 unit, lumpuhnya dua rumah sakit, serta terganggunya hingga 85 persen aktivitas sekolah, publik tentu berharap pemerintah daerah membawa suara korban ke hadapan pemerintah pusat: kebutuhan evakuasi, pemulihan darurat, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penanganan trauma dan rencana rehabilitasi-rekonstruksi.
Namun, forum yang semestinya menjadi ruang untuk membedah kedaruratan bencana justru menimbulkan ironi. Narasi yang disorot Bupati Nagekeo dinilai lebih banyak berbicara mengenai efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ketimbang memaparkan secara komprehensif kebutuhan dan langkah taktis pemulihan pascagempa.
Jika benar demikian, persoalannya bukan sekadar soal pilihan materi laporan. Ini menyangkut sense of crisis dan ketepatan skala prioritas seorang pemimpin ketika rakyat sedang berada dalam situasi darurat.
Ketika Literasi Bencana Diuji
Dalam situasi krisis, literasi seorang kepala daerah tidak cukup diukur dari kemampuan membaca angka dan menyampaikan laporan administratif. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan membaca konteks, memahami urgensi, serta menentukan persoalan mana yang harus ditempatkan paling depan.
Gempa bumi telah mengubah prioritas pemerintahan secara drastis. Rumah warga rusak, fasilitas kesehatan terganggu, sekolah berhenti beraktivitas, dan masyarakat membutuhkan kepastian mengenai keselamatan serta masa depan mereka.
Karena itu, forum koordinasi bersama Presiden seharusnya digunakan untuk memperjuangkan percepatan penanganan korban dan pemulihan daerah. Program nasional seperti MBG tentu penting, tetapi dalam situasi bencana, keselamatan warga dan pemulihan infrastruktur vital semestinya menjadi agenda utama.
Jangan sampai pemerintah kehilangan kompas hanya karena terlalu sibuk menunjukkan bahwa sebuah program berjalan, sementara sebagian masyarakat masih berhadapan dengan rumah yang runtuh dan fasilitas pelayanan publik yang lumpuh.
Jangan Sampai Politik Mengalahkan Situasi Darurat
Kritik yang lebih serius adalah ketika forum koordinasi bencana berpotensi berubah menjadi panggung untuk menunjukkan keberhasilan program pemerintah pusat.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa MBG tidak penting. Tetapi pertanyaannya sederhana: ketika rumah warga hancur, rumah sakit lumpuh dan sekolah berhenti beraktivitas, apakah laporan mengenai MBG harus memperoleh ruang lebih besar daripada persoalan keselamatan dan pemulihan korban bencana?
Di sinilah publik berhak mempertanyakan arah diplomasi Pemerintah Daerah.
Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah daerah lebih sibuk menyenangkan pemerintah pusat daripada memperjuangkan kebutuhan rakyatnya sendiri.
Korban bencana tidak membutuhkan retorika yang memikat di hadapan Presiden. Mereka membutuhkan rumah yang dapat dibangun kembali, rumah sakit yang segera berfungsi, sekolah yang kembali berjalan, logistik yang sampai ke pelosok, serta kepastian bahwa negara hadir ketika mereka berada dalam situasi paling sulit.
Pemimpin Diuji Ketika Rakyat Terluka
Literasi kepemimpinan sesungguhnya diuji bukan ketika pemerintahan berjalan normal, melainkan ketika daerah berada dalam keadaan krisis.
Pada saat seperti itu, seorang pemimpin harus mampu menempatkan luka rakyat di atas kalkulasi pencitraan dan kepentingan politik.
Sebagai pemuda Nagekeo dan bagian dari masyarakat yang peduli terhadap masa depan daerah ini, kritik terbuka ini saya sampaikan bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Kritik ini lahir dari tanggung jawab moral agar Pemerintah Daerah tidak kehilangan fokus terhadap mandat utamanya: melindungi dan memastikan keselamatan rakyat.
Bupati Nagekeo perlu mengembalikan kompas kepemimpinannya pada tiga agenda utama.
Pertama, fokus total pada pemulihan. Diplomasi pemerintah daerah harus diarahkan untuk memastikan distribusi logistik menjangkau seluruh wilayah terdampak, penyediaan tempat belajar darurat, pemulihan fasilitas kesehatan, serta percepatan penanganan rumah warga yang rusak.
Kedua, buka data kepada publik. Pemerintah harus menyampaikan secara transparan jumlah korban, tingkat kerusakan rumah dan fasilitas umum, kebutuhan darurat, serta peta jalan rehabilitasi dan rekonstruksi. Publik berhak mengetahui apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, dan kapan pemulihan ditargetkan selesai.
Ketiga, hentikan narasi yang tidak berada pada skala prioritas bencana. Dalam situasi darurat, keselamatan warga harus menjadi pusat seluruh komunikasi pemerintah. Jangan sampai forum bersama Presiden justru lebih banyak digunakan untuk mengamankan citra politik daripada memperjuangkan kebutuhan masyarakat Nagekeo.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa indah laporan disampaikan di hadapan Presiden.
Ukuran keberhasilan adalah seberapa cepat rakyat yang kehilangan rumah dapat kembali hidup layak, seberapa cepat rumah sakit kembali melayani, seberapa cepat sekolah kembali berjalan, dan seberapa kuat negara hadir di tengah penderitaan rakyatnya.
Nagekeo sedang berduka. Jangan biarkan suara korban kalah keras dari suara pencitraan.