SUARANTT.COM,-Masyarakat Desa Rendubotowe, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendesak negara segera memberikan kepastian hukum terkait hak ganti kerugian atas lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan Waduk Lambo.
Penantian yang berlangsung lama dinilai telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Warga meminta agar proses penyelesaian hak atas ganti kerugian tidak terus berlarut dan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pembangunan Waduk Lambo sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional patut didukung karena ditujukan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat luas. Namun, pembangunan tersebut tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat yang tanahnya telah digunakan untuk kepentingan negara.
Bagi warga, pembangunan dan keadilan harus berjalan beriringan. Negara tidak hanya dituntut menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan hak-hak masyarakat terdampak dipenuhi secara adil dan transparan.
Masyarakat juga menilai, apabila telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta mekanisme pembayaran telah ditempuh sesuai ketentuan, maka seluruh pihak terkait harus menghormati dan melaksanakan konsekuensi hukum dari putusan tersebut.
Karena itu, warga meminta lembaga negara yang memiliki kewenangan agar tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Kepastian hukum dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik sosial, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, sekaligus memastikan pembangunan Waduk Lambo tidak meninggalkan persoalan hukum di kemudian hari.
Tuntutan kepada Kejaksaan Tinggi NTT Masyarakat Desa Rendubotowe menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yakni:
Melakukan pengawasan dan penelusuran apabila terdapat dugaan tindakan melawan hukum, intimidasi, atau penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menghambat masyarakat memperoleh haknya.
Menindaklanjuti setiap laporan dan pengaduan masyarakat secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan tidak terdapat hambatan hukum yang tidak semestinya dalam proses penyelesaian pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat.
Memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam proses penyelesaian hak ganti kerugian.
Tuntutan kepada Pengadilan Tinggi NTT
Sementara kepada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, masyarakat menuntut:
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses peradilan di wilayah kewenangannya agar berjalan profesional, independen, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Menjamin terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian hukum.
Memastikan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan, sebagai bagian dari prinsip kepastian hukum.
Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan kepastian mengenai proses hukum yang berkaitan dengan hak mereka, sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan Waduk Lambo. Sebaliknya, warga meminta agar pembangunan nasional berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat.
Warga tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menuntut agar hukum ditegakkan secara adil, hak masyarakat dihormati, dan negara memberikan kepastian atas ganti kerugian lahan yang telah digunakan untuk kepentingan pembangunan.
Sebab, negara hadir bukan hanya untuk membangun bendungan, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga yang terdampak pembangunan memperoleh perlindungan dan keadilan sesuai hukum.
Pembangunan membutuhkan dukungan rakyat, sementara dukungan rakyat membutuhkan kepastian bahwa hak mereka tidak diabaikan.