SUARANTT.COM,-Dugaan adanya pembagian voucher belanja gratis untuk mengajak masyarakat menghadiri kunjungan Presiden ke-7 RI, Ir. Joko Widodo, di Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai kritik dari sejumlah kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil. Dugaan tersebut dinilai bukan sekadar upaya mengumpulkan massa, tetapi mencerminkan pola konsolidasi politik yang memanfaatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih rentan.
Informasi mengenai ajakan menghadiri kunjungan Jokowi dengan iming-iming voucher belanja gratis sepuasnya beredar di berbagai grup mahasiswa dan masyarakat sipil menjelang kedatangan mantan presiden tersebut ke Kota Kupang dan Kabupaten Kupang tanggal 1 Agustus 2026.
Dugaan itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai cara membangun dukungan politik di tengah masyarakat yang masih bergelut dengan persoalan kemiskinan.
Seorang aktivis asal NTT yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, kehadiran Joko Widodo sebagai mantan kepala negara patut dihormati dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun, menurutnya, apabila benar terdapat ajakan dengan imbalan voucher belanja, cara tersebut justru merendahkan martabat masyarakat NTT.
“Rakyat NTT seharusnya hadir karena kesadaran dan penghormatan kepada seorang mantan presiden, bukan karena dibujuk dengan iming-iming belanja gratis. Jika benar terjadi, maka yang dihargai bukan partisipasi warga, melainkan kemiskinan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat NTT yang masih tertinggal membuat berbagai bentuk bantuan atau iming-iming materi menjadi sangat mudah memengaruhi pilihan masyarakat. Karena itu, ia menilai pendekatan seperti itu tidak dapat dibenarkan secara etika politik.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama NTT hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Di berbagai wilayah, masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, ketersediaan air bersih, hingga terbatasnya lapangan pekerjaan. Berbagai indikator pembangunan juga selama bertahun-tahun menempatkan NTT sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibanding banyak provinsi lain di Indonesia.
Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi alasan bagi negara untuk mempercepat pemerataan pembangunan, bukan justru dijadikan celah untuk membangun loyalitas politik melalui bantuan sesaat.
Aktivis tersebut juga mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang selama dua periode mengklaim memberikan perhatian besar terhadap pembangunan NTT melalui berbagai program dan alokasi anggaran. Namun, menurutnya, masyarakat masih mempertanyakan sejauh mana manfaat nyata dari kebijakan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
“Selama sepuluh tahun, pemerintah berkali-kali menyampaikan bahwa NTT mendapat perhatian besar. Tetapi fakta yang dirasakan masyarakat di banyak daerah masih sama. Jalan rusak, jembatan belum memadai, akses pendidikan dan kesehatan masih terbatas, angka kemiskinan masih tinggi, dan kesempatan kerja belum berkembang signifikan. Pertanyaannya, ke mana dampak dari anggaran yang begitu besar itu?” katanya.
Ia menambahkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan tidak boleh terus-menerus dijadikan komoditas politik. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberdayakan masyarakat agar keluar dari kemiskinan, bukan memanfaatkan kondisi tersebut sebagai instrumen mobilisasi massa.
“Kalau benar ada praktik mengiming-imingi masyarakat dengan voucher belanja agar hadir dalam suatu agenda politik, maka itu merupakan kemunduran demokrasi. Rakyat NTT membutuhkan pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat yang berpotensi dimaknai sebagai alat konsolidasi politik,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat konfirmasi resmi dari pihak Joko Widodo maupun tim penyelenggara terkait kebenaran informasi mengenai dugaan pembagian voucher belanja tersebut.