SUARANTT.COM,-Harga bahan bakar minyak (BBM) eceran di Pulau Adonara dilaporkan menembus Rp40.000 per liter. Kondisi ini memicu sorotan dari kalangan masyarakat yang menilai pemerintah daerah belum optimal dalam menangani persoalan distribusi energi di wilayah kepulauan tersebut.
Sekretaris Umum Aliansi Angkatan Muda Adonara (AMA) Kupang, Safar Ola Tokan, menilai tingginya harga BBM tidak hanya mencerminkan kelangkaan pasokan, tetapi juga lemahnya peran pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal mahalnya BBM. Ini menunjukkan belum adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam memastikan akses energi yang layak bagi masyarakat,” ujar Safar saat dimintai keterangan, Kamis (2/7/2026).
Menurut Safar, kelangkaan BBM di Adonara bukanlah persoalan baru dan telah berulang kali terjadi tanpa penanganan yang tuntas. Ia menilai respons pemerintah selama ini belum menyentuh akar persoalan.
“Setiap kali terjadi kelangkaan, masyarakat hanya diminta bersabar. Sementara di lapangan, harga terus melambung dan tidak ada kepastian solusi,” katanya.
Safar juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat atau pihak terkait lainnya, seperti Pertamina dan BPH Migas. Menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Dampak dari tingginya harga BBM, lanjut Safar, dirasakan luas oleh masyarakat. Biaya transportasi meningkat, harga kebutuhan pokok ikut naik, nelayan kesulitan melaut, petani terhambat mengangkut hasil panen, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin tertekan.
Atas kondisi tersebut, Safar menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur agar segera mengambil langkah konkret. Ia mendesak pemerintah untuk:
Menyampaikan secara terbuka penyebab kelangkaan BBM yang terus berulang.
Menetapkan langkah darurat yang konkret untuk memulihkan pasokan BBM di Adonara.
Memperkuat koordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah pusat hingga distribusi kembali normal.
Menindak tegas praktik penyalahgunaan distribusi maupun penjualan BBM yang menyebabkan harga melambung.
Menyusun kebijakan jangka panjang guna menjamin ketersediaan BBM di wilayah kepulauan.
Menyampaikan perkembangan penanganan krisis secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik.
“Pemerintah harus hadir, tidak hanya saat memberi janji, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi kesulitan seperti sekarang,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur terkait penyebab kelangkaan BBM di Adonara maupun langkah penanganan yang telah dilakukan.