SUARANTT.COM-Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) Kabupaten Kupang minta agar seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah dan NGO berhenti bicara Daerah Otonom Baru Amfoang.
Yang harus dibicarakan saat ini, keberpihakan anggaran Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Provinsi NTT maupun daerah (Pemkab Kupang, red). Sebab, Amfoang merupakan daerah 3T dan berada di beranda depan Negara Kesatuan Repoblik INdonesia (NKRI).
Hal ini disampaikan Ketua Harian DPC GAMKI Kabupaten Kupang, Paulus Taenglote, Minggu, (15/2/2026) melalui pesan WhatsApp.
Lanjut Taenglote, sebab, DPC GAMKI Kabupaten Kupang melihat selama ini pemerintah sengaja memiskinkan Amfoang, bukan saja memiskinkan dari sisi pembangunan tapi juga memiskinkan hingga Sumber Daya Manusia.
GAMKI melihat bahwa persoalan Amfoang, sejak 1958, Amfoang menjadi bagian Kabupaten Kupang berbagai persoalan tidak dituntaskan hingga selesai. Persoalan-persolan ini seperti batas Negara yang menjadi sengketa antara NKRI dan Negara Timor Leste (Distrik Oecuse, red), lahan masyarakat yang berada di kawasan kehutanan dan daerah persawahan yang di Naikliu yang dapat digarap petani masuk dalam kewenangan Kementerian PUPR.
Amfoang merupakan cerminan NKRI sebab berada di garis depan harus mendapat alokasi anggaran khusus. Anggaran khusus yang digunakan dalam penataan berbagai infrastruktur maupun SDM Manusia. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan perbankan.
“Kalau Amfoang DOB, sarana apa yang telah disediakan pemerintah, ada pasar harian atau tidak, ada Bank atau tidak, atau ada Kantor Cabang Pembantu Bank NTT di Naikliu lalu itu sudah bisa memenuhi standar DOB, pelabuhan, sekolah-sekolah berstandar Nasional, sarana kesehatan, atau bangun RSP lalu bilang sudah bisa menjadi DOB?,” tanya Taenglote.
Lanjut Dia, Amfoang masih jauh dari panggang untuk menjadi sebuah DOB. Sebab, dari semua sisi Amfoang masih terlalu terbelakang dan dikatakan DOB.
Untuk itu, yang harus dilakukan saat ini bukan DOB tapi Prioritas anggaran untuk membangun Amfoang. Prioritas anggaran bukan saja dari Pemerintah Kabupaten Kupang tapi juga Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat. Setelah prioritas anggaran untuk membenahi Amfoang baru dibicarakan DOB Amfoang.
“Kalau untuk sekarang belum bisa karena Amfoang menjadi anak tiri yang tidak di pedulikan oleh Pemerintah, baik pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat. Saya mau tanya, berapa anggaran yang dikucurkan Pemerintah untuk pembangunan di Amfoang, yang merupakan daerah 3T, minimal ada prioritas anggaran,” Tanya Taenglote.
Kata Dia, yang harus dibicarakan adalah ketersediaan anggaran prioritas pemerintah untuk Amfoang bukan DOB Amfoang. Sehingga, bisa membangun infrastruktur Jalan, Kesehatan, Pendidikan didalamnya SDM. Agar Amfoang tidak menjadi daerah buangan ASN maupun PPPK Kabupaten Kupang.
