SUARANTT.COM,-Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Keadilan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), menyoroti berbagai persoalan mendasar di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, terutama terkait layanan kesehatan, energi, dan infrastruktur.
Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Wilfridus Utan, dengan membawa isu utama bertajuk “Amfoang Negeri 3T di Ambang Kehancuran”.
Massa juga membagikan ribuan selebaran kepada masyarakat dan pengguna jalan sebagai bentuk kampanye publik atas kondisi yang mereka nilai semakin memprihatinkan.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKKU) periode 2026-2028, Asten Bait, dalam orasinya menyoroti kondisi Rumah Sakit (RS) Pratama Amfoang yang dinilai belum berfungsi maksimal meskipun telah dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah.
Menurut Asten, rumah sakit yang diperjuangkan saat Melki Laka Lena masih menjabat sebagai anggota DPR RI dan diresmikan saat menjabat sebagai Gubernur NTT itu, hingga kini belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, padahal gedung rumah sakit sudah berdiri. Ini menimbulkan kecurigaan publik bahwa pembangunan RS Pratama hanya menjadi panggung politik, setelah itu jadi pajangan,” tegas Asten di hadapan Asisten I Setda Provinsi NTT, Alexon Lumba.
Ia menambahkan, keterbatasan fasilitas dan minimnya tenaga kesehatan membuat keberadaan rumah sakit tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di enam kecamatan di wilayah Amfoang.
Empat Tuntutan Utama Aliansi
Dalam selebaran yang dibagikan, Aliansi Peduli Keadilan secara tegas merumuskan empat tuntutan utama kepada pemerintah:
Jaminan Distribusi BBM yang Adil
Aliansi menilai distribusi BBM di Amfoang tidak merata dan cenderung menyulitkan masyarakat. Keberadaan hanya satu SPBU untuk enam kecamatan dinilai tidak memadai. Selain itu, penerapan sistem digital (MyPertamina) dianggap tidak relevan di wilayah yang minim jaringan, sehingga memperparah kelangkaan dan memicu lonjakan harga BBM hingga Rp18.000–Rp20.000 per liter.
Mereka menuntut adanya mekanisme distribusi yang lebih sederhana, merata, dan tidak bergantung pada sistem digital yang tidak didukung infrastruktur.
Kerusakan infrastruktur, termasuk putusnya jembatan Kapsali dan Termanu, dinilai mengisolasi wilayah Amfoang. Kondisi ini berdampak langsung pada mobilitas masyarakat serta akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Aliansi mendesak pemerintah segera membangun jembatan permanen dan memperbaiki ruas jalan strategis yang menghubungkan enam kecamatan.
Aliansi menuntut pemerintah segera melengkapi fasilitas kesehatan serta menambah tenaga medis di RS Pratama Amfoang.
Mereka menegaskan bahwa keberadaan gedung tanpa dukungan layanan yang memadai hanya memperlihatkan kegagalan perencanaan dan implementasi kebijakan publik di sektor kesehatan.
Minimnya akses sinyal dan internet di Amfoang dinilai menjadi akar dari berbagai persoalan, termasuk terhambatnya administrasi, distribusi BBM berbasis digital, hingga akses informasi masyarakat.
Aliansi meminta pemerintah menghadirkan jaringan telekomunikasi yang stabil dan merata di seluruh wilayah Amfoang.
Aliansi juga menyoroti kondisi geografis dan administratif Amfoang yang mencakup enam kecamatan dengan luas wilayah sekitar 1.487 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 48.000 jiwa. Wilayah ini termasuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan.
Namun, menurut mereka, hingga saat ini berbagai persoalan mendasar seperti akses kesehatan, energi, dan infrastruktur belum tertangani secara serius.
Aksi tersebut diakhiri dengan penegasan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten harus segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar janji, untuk memastikan masyarakat Amfoang memperoleh hak dasar sebagai warga negara.