SUARANTT.COM,-Puluhan mahasiswa dan pemuda Kabupaten Kupang yang tergabung dalam Aliansi Peduli Keadilan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan membawa sederet persoalan mendasar yang dinilai hingga kini belum mendapat penanganan serius di wilayah Amfoang.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti krisis layanan kesehatan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), buruknya infrastruktur jalan dan jembatan, serta keterbatasan jaringan telekomunikasi yang dinilai memperparah ketertinggalan wilayah tersebut sebagai kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang (PERMASKKU) periode 2026–2028, Asten Bait, dalam orasinya menegaskan bahwa keberadaan Rumah Sakit (RS) Pratama Amfoang hingga kini belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, rumah sakit yang diperjuangkan saat Melki Laka Lena masih menjabat sebagai anggota DPR RI dan diresmikan saat menjabat sebagai Gubernur NTT itu, justru terkesan tidak berfungsi optimal.
“Masyarakat masih kesulitan mengakses layanan kesehatan, padahal gedung rumah sakit sudah dibangun dengan anggaran besar. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa pembangunan RS Pratama hanya menjadi panggung politik,” tegas Asten di hadapan Asisten I Setda Provinsi NTT, Alexon Lumba.
Ia menambahkan, minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan membuat rumah sakit tersebut belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat di enam kecamatan di wilayah Amfoang.
Krisis BBM dan Kegagalan Sistem Digital
Selain sektor kesehatan, Aliansi juga menyoroti krisis energi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Dalam selebaran yang dibagikan, disebutkan bahwa distribusi BBM di Amfoang praktis lumpuh karena hanya terdapat satu SPBU yang melayani enam kecamatan, yakni Amfoang Timur, Amfoang Utara, Amfoang Tengah, Amfoang Barat Laut, Amfoang Barat Daya, dan Amfoang Selatan.
Kondisi tersebut diperparah dengan penerapan sistem digital MyPertamina yang dinilai tidak relevan di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet.
Akibatnya, masyarakat harus membeli BBM dengan harga tinggi yang mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.
Aliansi menilai, kebijakan distribusi berbasis digital tanpa dukungan infrastruktur justru menciptakan ketimpangan baru dan mempersempit akses masyarakat terhadap energi.
Infrastruktur Rusak, Akses Terputus
Persoalan lain yang disorot adalah rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat.
Aliansi menampilkan kondisi jembatan Kapsali dan Termanu yang putus, yang mengakibatkan keterisolasian sejumlah wilayah. Dampaknya, masyarakat dari enam kecamatan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi.
Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kelalaian pemerintah dalam menjamin konektivitas wilayah yang seharusnya menjadi prioritas di daerah 3T.
Keterbatasan Jaringan Hambat Layanan Dasar
Minimnya akses jaringan telekomunikasi juga menjadi sorotan utama. Ketiadaan sinyal di sejumlah wilayah Amfoang tidak hanya menghambat komunikasi, tetapi juga berdampak pada pelayanan publik, termasuk distribusi BBM yang kini berbasis sistem digital.
Aliansi menilai, tanpa dukungan jaringan yang memadai, berbagai kebijakan berbasis teknologi justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
Empat Tuntutan Utama ke Pemerintah
Sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah, Aliansi Peduli Keadilan merumuskan empat tuntutan utama:
Menjamin distribusi BBM yang adil dan tidak bergantung pada sistem digital yang tidak didukung infrastruktur.
Segera membangun jembatan permanen serta memperbaiki jalan yang rusak.
Mengoptimalkan RS Pratama Amfoang melalui penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai.
Menghadirkan jaringan telekomunikasi dan internet yang stabil di seluruh wilayah Amfoang.
Aliansi menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut bukan isu baru, melainkan masalah yang terus berulang tanpa penyelesaian konkret. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi NTT segera mengambil langkah nyata agar masyarakat Amfoang tidak terus berada dalam kondisi krisis berkepanjangan.