SUARANTT.COM,-Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keteranagn Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah kabupaten Kupang melakukan uji petik terhadap hasil program kerja Pemerintah daerah (Pemda) tahun 2025 yang telah disampaikan ke DPRD dalam sidang paripurna pekan lalu.
Pantauan media suara NTT ketua pansus Habel Mbate bersama sejumlah anggota Pansus yakni Dessy Ballo-Foeh, Ari Buraen, Agus Mauboy, Felix Amaral, Arnoldus Mooy, Hengky Loden didampingi Sekwan Novi Foenay dan sejumlah bawahan dan kadis Pendidikan Marten Rahkabauw melakukan pengecekan fisik terhadap realisasi program pembangunan sejumlah Sekolah, Puskesmas dan jalan di kecamatan Amabi Oefeto Timur (AOT) dan kecamatan Sulamu.
Di puskesmas Oenuntono kecamatan AOT Pansus menemukan sebagian besar ruangan di Puskesmas tersebut mengalami kerusakan dan mengganggu pelayanan kesehatan terhadap pasien.
Sementara di SD Negeri Sakulete Sufa di desa Nunmafo kecamatan AOT Pansus menemukan lantai teras tiga ruangan yang baru selesai dibangun berlubang disejumlah titik dan retakan kecil tembok bangunan dibeberapa sisi. Pansus juga mendatangangi SMP Negeri I Oemofa untuk mengecek kondisi fisik bangunan sekolah tersebut. Selain itu ada pula pembangunan gedung sekola di Amabi Oefeto Timur yang dikerjakan tidak sesuai kontrak kerja.
Setelah dari Amabi Oefeto Timur Pansus DPRD kemudian menuju kecamatan Sulamu untuk melihat langsung kondisi jalan Hotmix dari Desa Pitai hingga Pantulan yang dibangun Pemkab Kupang tahun 2025 lalu.
Sesampainya disana Pansus menemukan kerusakan badan jalan di sejumlah titik. Mulai dari keretakan hotmix, bahu jalan yang pata dan ketebalan hotmix yang kurang dari 1 CM. Kerusakan terparah terlihat pada tembok penahan tebing di ruas jalan menuju desa Pantulan yang roboh.
Usai peninjauan di Sulamu Habel Mbate selaku ketua Pansus mengatakan akan menyampaikan pernyataan resmi kepada publik lewat media terkait hasil temuan lapangan tersebut pekan depan.
Ketika terjadi perbedaan antara data di atas kertas dan fakta di lapangan akan menarik perhatian publik, sebab pertanggungjawaban kepala daerah menjadi tolak ukur dalam kepercayaan publik terhadap kinerja Bupati Kupang.