SUARANTT.COM,-Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Batam menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi pada Kamis, 14 Mei 2026, di Ruko Alibaba Blok D No. 8, Botania, Kota Batam. Kegiatan ini dihadiri puluhan mahasiswa Papua, masyarakat umum, dan pemuda gereja.
Film karya Cypri Paju Dale dan Dandhy Laksono tersebut mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat dari ekspansi proyek industri berskala besar. Proyek-proyek tersebut diklaim sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan transisi energi nasional.
Dokumenter ini juga menyoroti pembukaan hutan dalam skala luas di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat. Selain itu, film tersebut menggambarkan dampak pembangunan yang memicu marginalisasi warga asli di tengah situasi keamanan yang kian kompleks dan meningkatnya militerisasi.
Ketua GMKI Cabang Batam, Beli Nyongki Willem Balol, menyatakan bahwa kegiatan nobar ini merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang tertindas, khususnya di Papua.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi kritis bagi mahasiswa dan masyarakat untuk memahami realitas Papua yang selama ini kerap tertutupi oleh narasi pembangunan dan kepentingan investasi.
“Pemerintah harus memahami bahwa Papua bukan tanah kosong. Di sana ada manusia, budaya, sejarah, dan kehidupan yang telah ada jauh sebelum proyek-proyek nasional dibuat,” ujarnya.
Ia menilai, pembangunan di Papua saat ini masih menunjukkan pola lama eksploitasi sumber daya alam, di mana pembukaan hutan dilakukan secara masif, tanah adat diambil tanpa persetujuan yang adil, dan masyarakat kehilangan sumber penghidupan, sementara korporasi masuk dengan dukungan negara.
GMKI Batam juga menyoroti ancaman serius terhadap ekosistem di Papua Selatan, khususnya di Merauke, yang mencakup hutan rawa, savana, dan kawasan tangkapan air. Padahal, wilayah tersebut merupakan bagian dari benteng terakhir hutan hujan tropis dunia yang memiliki peran penting bagi keseimbangan ekologis global.
“Ketika hutan Papua dihancurkan, yang hilang bukan hanya pohon, tetapi juga identitas budaya, ruang hidup, dan masa depan generasi masyarakat adat,” lanjutnya.
Selain isu lingkungan, GMKI Batam turut menyoroti meningkatnya jumlah warga sipil yang mengungsi akibat konflik bersenjata dan pendekatan keamanan. Banyak warga disebut terpaksa meninggalkan kampung halaman karena rasa takut dan situasi yang tidak lagi aman.
“Kehadiran aparat bersenjata yang semakin masif tidak menyelesaikan persoalan, justru menimbulkan trauma dan rasa tidak aman bagi masyarakat,” kata Beli.
GMKI Batam menilai pendekatan militeristik hanya akan memperpanjang konflik dan memperdalam krisis kemanusiaan di Papua. Mereka mendorong agar negara mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta perlindungan lingkungan hidup.
“Pembangunan yang disertai perampasan tanah, kerusakan hutan, dan pengungsian warga bukanlah pembangunan yang adil, melainkan bentuk kekerasan struktural,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, GMKI Batam mengajak mahasiswa, gereja, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa untuk membangun solidaritas terhadap Papua sebagai bentuk keberpihakan pada kemanusiaan dan keadilan ekologis.