SUARANTT.COM,-Infrastruktur jalan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, khususnya di daerah pedesaan. Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penghubung vital bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat.
Namun di Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, kondisi jalan yang rusak menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Elencia Teuf, mahasiswi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, yang juga merupakan anak muda asal Desa Tunbaun, kecamatan Amarasi Barat, kabupaten kupang NTT.
Menurut Elencia, kondisi jalan desa Tunbaun banyak ditemukan lubang besar, permukaan jalan tidak rata, dan semakin memburuk saat musim hujan karena sulit dilalui. Jalan ini menjadi akses utama bagi masyarakat untuk berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari pergi ke pasar, sekolah, hingga kegiatan sosial lain.
“Kerusakan jalan menyebabkan pendistribusian hasil pertanian dan peternakan terganggu. Waktu tempuh menjadi lebih lama, biaya transportasi meningkat, dan tidak jarang hasil pertanian mengalami kerusakan dalam perjalanan,” tutur Elencia.
Mayoritas warga Desa Tunbaun berprofesi sebagai petani dan peternak. Dengan kondisi jalan yang rusak, aktivitas ekonomi mereka sangat terdampak. Tidak hanya itu, akses terhadap layanan publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan juga terhambat. Risiko kecelakaan pun meningkat karena permukaan jalan yang tidak rata dan banyak lubang.
Dari perspektif politik pembangunan, Elencia menekankan bahwa kerusakan jalan tidak hanya disebabkan faktor teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan pemerintah. Pembangunan infrastruktur pada dasarnya merupakan hasil kebijakan publik yang ditentukan oleh aktor-aktor politik, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.
“Di Desa Tunbaun, jalan yang berstatus jalan provinsi seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun faktanya, penanganan yang dilakukan belum maksimal, meskipun masyarakat telah berulang kali melaporkan persoalan ini,” jelasnya.
Elencia menyoroti langkah masyarakat untuk melakukan penggalangan dana swadaya sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah provinsi. Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi berinisiatif memperbaiki jalan sendiri karena merasa kebutuhan mereka tidak sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa peran negara dalam penyediaan infrastruktur dasar masih belum optimal. Respons pemerintah lemah dan kebijakan kurang berpihak pada masyarakat kecil,” ujar Elencia.
Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan ini dibutuhkan langkah-langkah solutif yang konkret. Proses perumusan kebijakan pembangunan harus dimulai dengan identifikasi masalah berbasis data yang akurat, kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab, perencanaan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Kondisi jalan di Desa Tunbaun menjadi cerminan nyata tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan Nusa Tenggara Timur. Jika tidak segera ditangani, kerusakan jalan tidak hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperburuk ketimpangan akses terhadap layanan publik dan keselamatan warga.
Elencia berharap pemerintah provinsi memperhatikan kondisi ini dengan serius, meningkatkan keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat kecil, dan memastikan pembangunan infrastruktur menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan warga desa.
Pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, tapi juga simbol tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Jika infrastruktur dasar ini tidak ditangani dengan baik, rakyat akan terus menghadapi kesulitan yang seharusnya bisa diminimalisir,” pungkas Elencia.